#INDONESIAGELAP DAN #KABURAJADULU

 

instagram.com/bbcindonesia

Sejak Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi pada Senin, 17 Februari 2025 hingga Rabu, 19 Februari 2025 lalu, tagar #IndonesiaGelap menggema di seluruh jagat maya. Tagar ini tak sekedar ungkapan viral, namun menjadi tema unjuk rasa menyuarakan kegelisahan akan masa depan bangsa dan menuntut pertanggungjawaban presiden Prabawo Subianto atas seluruh kebijakannya yang tak berpihak pada rakyat.

Sebelumnya juga ada tagar #KaburAjaDulu yang sudah mulai digaungkan sejak Januari lalu. Tagar yang menyuarakan keresahan anak bangsa atas sulitnya mendapat penghidupan yang layak di negeri sendiri. Tagar ini menjadi bentuk satire kekecewaan dan kemarahan atas pendidikan berkualitas yang mahal, kurangnya lapangan kerja dan rendahnya gaji di Indonesia.

Dua tagar yang viral ini mengungkapkan keresahan, kekecewaan, kemarahan, keputusasaan dan protes anak bangsa akan kebijakan yang amburadul di negeri ini.

Sebagai Ibu rumah tangga dan pendidik, saya tentu saja tak mau tutup mata dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Agar tak lupa, saya ikut ”berisik” dengan mengabadikan rentetannya di sini.

Seperti yang kita ketahui bersama, kebijakan (yang tidak bijak) presiden Prabowo tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai sejak 6 Januari 2025. Namun kebijakan ini dinilai oleh lembaga riset ekonomi dan hukum, Celios, sebagai kebijakan yang boros dan tidak tepat sasaran. BGN (Badan Gizi Nasional) menyebutkan anggaran Makan Bergizi Gratis mencapai Rp 1,2 Triliun Per Hari, kalikan saja jika sebulan, setahun atau lima tahun. Dan contoh tak tepat sasarannya tak usah jauh-jauh. Di kota kecil kami, Sekolah Dasar yang mendapatkan jatah MBG adalah sekolah dasar di “pusat kota” yang peserta didiknya notabene adalah anak-anak pegawai dan pejabat yang terbiasa kenyang dengan makan enak. Sedangkan sekolah yang agak “kepinggiran” masih belum kebagian.

instagram.com/bbcindonesia

Tanggal 20 Januari 2025, KontraS, LSM HAM, menerbitkan laporan kekebalan hukum pada 100 hari kepemimpinan Prabowo-Gibran. 

22 Januari 2025, Presiden mengesahkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Tentu saja banyak kementerian yang terkena penyusutan. Namun mirisnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan juga ditargetkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah disunat Rp. 8 triliun, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dipangkas Rp. 22,54 Triliun, dan anggaran Kementerian Kesehatan dipotong Rp. 19,63 triliun. Tahu sendiri kan, apa yang akan terjadi jika anggaran pendidikan dan kesehatan yang tidak pernah cukup itu dipangkas juga? huuuuufff..

4 februari 2025, kebijakan baru dibuat lagi. DPR mengesahkan RUU BUMN yang memuat soal Danantara. Lembaga pengelola investasi milik negara yang katanya akan mengelola Rp. 1400 triliun uang negara. 4 kali lebih besar dari APBN Indonesia tahun 2025.

18 Februari 2025, UU Minerba disahkan DPR. Ya memang terkesan tergesa. Dihari yang sama, DPR bilang kalau mereka akan memproses RUU TNI. Di revisian RUU ini, nggak ada lagi larangan TNI berbisnis, dan TNI bisa kerja dibanyak kementerian dan lembaga. Pasal 47 yang tadinya cuma ngebolehin TNI punya jabatan di 10 kementerian/lembaga, sekarang diusulkan bisa lebih bebas sesuai kebijakan presiden. Dihari yang sama juga, Ribuan pelajar di Papua menggelar aksi masa menolak Makan Bergizi Gratis. Aksi yang dibubarin secara paksa oleh aparat dan menuai banyak pelanggaran HAM.

17-21 Februari 2025, ribuan Mahasiswa dan masyarakat sipil melalukan demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. Tuntutan mereka? Salah banyaknya : efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis, mendesak Prabowo keluarkan Perpu Perampasan Aset, tolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan, evaluasi total pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, penciptaan pendidikan gratis, tolak revisi UU Minerba, hapuskan dwifungsi militer di sektor, dan reformasi Polri. Juga menolak revisi peraturan tata tertib DPR, hingga realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Lengkapnya di sini. 

instagram.com/trendingbuzz.id

Hari ini, 24 Februari 2025, Danantara launching. Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan presiden Nomor 30 Tahun 2025 mengenai pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, Badan Pengelola Investasi ini di Istana Kepresidenan. Sekaligus menekan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara. 

Kalau teman-teman mau tahu lebih mudah dan simplenya tentang Danantara, silahkan tonton di sini ya.

Sebagai ibu rumah tangga, kebijakan-kebijakan yang tak pro rakyat ini tentu saja akan berdampak besar sekali. Baik secara finansial, sosial maupun psikologis. Kenaikan biaya hidup tak akan bisa dihindari. Efisiensi yang menyunat anggaran pendidikan dan kesehatan akan membuat biaya pendidikan dan akses kesehatan lebih mahal lagi.

Dan dengan berkurangnya anggaran untuk pendidikan tinggi, peluang beasiswa bisa menipis dan biaya kuliah makin melambung. Bagi ibu-ibu, yang setiap hari menabung sedikit demi sedikit demi melihat anaknya duduk di bangku kuliah, ini akan jadi “pertarungan” yang panjang dan luar biasa sekali.

instagram.com/pramudyakevin

Pada akhirnya, kebijakan bukan sekadar deretan angka di atas kertas atau wacana yang lalu-lalang di ruang rapat para pejabat. Ia adalah denyut kehidupan yang dirasakan langsung oleh jutaan rakyat, oleh ibu yang mengkhawatirkan masa depan pendidikan anaknya, oleh ayah yang berjuang agar dapur tetap mengepul, oleh generasi muda yang bertanya-tanya apakah negeri ini masih punya tempat untuk mimpi-mimpi mereka.

Jika negara terus melangkah tanpa mendengar suara rakyatnya, akankah kita hanya menjadi saksi bisu yang perlahan terbiasa? Ataukah kita akan tetap bersuara, mengingatkan bahwa keadilan bukan sekadar janji, tapi hak yang seharusnya dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat? 

Sebab, dalam gelap kita menyadari pentingnya menyalakan cahaya.